LANDASAN PENYUSUNAN KURIKULUM MERDEKA

Artikel ini memuat Landasan Penyusunan Kurikulum Merdeka yang sangat penting dipahami sebelum melangkah ke penyusunan dokumen kurikulum yang lebih kompleks lagi. Silahkan disimak landasan penyusunan kurikulum merdeka di bawah ini.

Baca Juga

 

1.1 LANDASAN FILOSOFIS

Hakekat pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah memanusiakan manusia, dimana pendidikan yang dilaksanakan harus tetap bermuara pada bagaimana menciptakan proses pembelajaran sebagai bagian dari pendidikan yang berdampak pada murid. Pemikiran bahwa pendidik harus senantiasa menghamba pada murid merupakan pandangan beliau yang telah dikumandangkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pemikiran ini membawa kita pada pemahaman bahwa siswa pada kelas kita kelak adalah merupakan cikal bakal pembentuk masyarakat dengan segenap peradaban dan kebudayaannya. Maka pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah unsur pembentuk kebudayaan itu sendiri.

Keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya merupakan fokus perhatian Ki Hajar Dewantara yang mengisaratkan bahwa proses pembelajaran harus dapat diwujudkan dengan mengedepankan kodrat anak atau murid. Kodrat yang menurut beliau adalah kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam merupakan kondisi siswa yang pada hakekatnya merupakan seorang anak manusia yang terlahir secara alami sebagai mahkluk yang disebut sebagai manusia, yang memiliki ciri dan karakteristik yang khas, yang tidak dapat disamakan satu dengan yang lainnya. Sedangkan kodrat zaman merupakan sebuah kondisi dimana anak yang terlahir tersebut sangat tergantung dari kapan anak tersebut dilahirkan, sehingga tentu memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda berdasarkan zamannya. Secara kodrati kedua kondisi tersebut memiliki kebutuhan berbeda dalam belajarnya, baik dari sisi kekahasan alamiah dan kekhasan zaman ketika mereka dilahirkan.

Proses pendidikan yang terjadi pada anak atau murid jika dilihat dari kodrat tersebut, maka membutuhkan penanganan yang khas antar satu dengan yang lainnya. Mereka akan berkembang secara alami sesuai dengan kodrat alamnya, ibarat benih padi yang ditanam, tidak mungkin akan menjadi jagung. Maka peran guru dalam hal ini adlaah bagaiman mengupayakan agar benih kekhasan alamiah siswa dapat berkembang sesuai dengan jenis benih benih murid tersebut. Benih padi tersebut akan berkembang baik jika dipupuk, diberi air, disiangi dari tanaman pengganggu. Padi sangat membutuhkan kenyamanan dan keselamatan. Demikian halnya anak atau murid sangat memerlukan kondisi yang aman, damai, bahagia, dan sejahtera untuk dapat berkembang optimal sesuai kodrat yaitu bakat dan potensinya. Maka hanya kemerdekaan belajar yang akan sanggup mewujudkan hal itu.

Murid yang merdeka, memerlukan sosok guru yang mampu memahami kemerdekaan murid, maka guru pun harus diberi keleluasaan dalam menentukan cara terbaik agar murid menemukan cara belajarnya. Murid yang mampu menemukan cara belajanya sendiri akan merasakan kenyamananan, keselamatan dan berbahagia. Demikan halnya guru, juga harus mampu menemukan cara mengajar yang merdeka sehingga nyaman, aman dan selamat, serta senantiasa berbahagia ketika mengajar muridnya. Hal inilah landasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tetap relevan untuk diterapkan bahkan melampaui jamannya. Atas pemikiran itu maka lahir konsep Merdeka Mengajar.

1.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Satuan terkecil struktur kemasyarakatan adalah keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak yang secara hakiki memiliki latar belakang beragam yang bermuara pada karakteristik anak yang berbeda. Anak dengan segala karakteristiknya adalah generasi penerus dan harapan keluarga, yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita orang tuanya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik kelak di kemudian hari. Orang tua zaman sekarang tidak dapat secara optimal memainkan peran sekaligus dalam upaya mendidik anak-anaknya. Maka orang tua secara kolektif memerlukan bantuan pihak lain agar anaknya memperoleh pendidikan, dimana negara atau swasta menyediakan jasa tersebut.

Sekolah yang terdiri dari guru dan staff administrasi dibawah pimpinan kepala sekolah merupakan ujung tombak penyelenggara pendidikan yang diimplementasikan dalam interaksi dalam ranah pembelajaran antara guru dan siswa dalam konteks kelas. Sekolah melalui guru yang dikoordinir kepala sekolah selanjutnya berkolaborasi dengan orang tua mengidentifikasi kebutuhan anak dalam belajar. Berangkat dari karakteristik anak tersebut, sekolah merancang program penyelenggaraan pelayanan pendidikan untuk mewujudkan harapan orang tua atas kompetensi dan nilai-nilai karakter

Kompleksitas permasalahan pendidikan yang semakin meluas seiring beragam karakter umur, jenjang, fase, ruang lingkup, dan dimensi pendidikan, maka pemerintah hadir sebagai kolaborator untuk menjamin kepentingan masyarakat untuk memperoleh pendidikan terpenuhi. Sesuai paradigma kekinian yang selaras dengan hakekat pendidikan itu sendiri, maka kehadiran pemerintah hanya sebagai penyedia format, kolaborator dan sumberdaya baik manusia dan sarana, dalam bentuk kebijakan pendidikan nasional yang bersifat komprehensif.

Keberagaman karakter peserta didik juga menambah kompleksitas masalah pendidikan dimana semua aspek karakteristik mendapat pelayanan sebagai mana mestinya. Pertimbangan ini juga menjadi landasan rancang bangun kurikulum sehingga tujuan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa atas dasar Profil Pelajar Pancasila. Karakteristik demografis, sosiologis, ideologis dan geografis merupakan situasi yang menjadi tantangan dari sekolah yang memerlukan analisis mendalam sehingga program sekolah dapat menyesuaikan dengan kondisi tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam upaya merintis dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis perbedaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip direfensiasi merupakan misi dari pemerintah pusat sehingga lahir Kurikulum Merdeka. Siswa dan orang tua berhak mendapatkan pelayanan pendidikan berdasarkan karakteristik yang ada pada mereka. Maka guru dalam upaya melayani perserta didik dengan karakteristik beragam memerlukan strategi yang bervariasi sehingga capaian belajar benar-benar dijangkau oleh setiap peserta didik berangkat dari situasinya saat ini. Berdasarkan prinsip Kurikulum Merdeka ini, guru diberikan keleluasaan untuk menentukan dan mengatur strategi, komposisi, waktu dan konten pembelajaran yang relevan.

Sekolah sebagai institusi pendidikan yang memberikan ruang gerak kepada guru dalam pelaksanaan tugasnya, juga mendapat keleluasan dari pemerintah dalam menentukan dan mengatur strategi, komposisi, jangka waktu dan konten muatan pembelajaran yang akan diajarkan di sekolah yang relevan dengan kondisinya. Dinas pendidikan di daerah juga mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam rangka menjadi wadah kolaborasi guru dan elemen pendidikan lainnya, sehingga guru dan kepala dapat lebih leluasa untuk menentukan kebijakan pengelolaan sekolah.

1.3 LANDASAN PEDAGOSIS

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu (UU Sikdiknas, 2003), Kerangka dasar dan struktur kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan kurikulum operasional bagi sekolah. Pengembangan Kurikulum Operasional berangkat dari Tujuan Pendidikan Nasional yang tercermin dalam Profil Pelajar Pancasila yang dijabarkan menjadi beberapa elemen Standar Nasional Pendidikan sebagai landasan penyusunan struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesemen.

Sebelum sekolah menentukan lebih jauh terkait strategi pembelajaran dan asesemen yang dilakukan, diawali dengan mengidentifikasi karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik siswa, orang tua dan lingkungan belajar lainnya yang tersedia dan relevan merupakan bagian-bagian dari upaya mengidentifikasi peserta didik. Berdasarkan data kondisi awal tersebut, guru kemudian merancang program dan langkah pembelajaran, dimana dalam Kurikulum Merdeka diistilahkan dengan Analisis Capaian Pembelajaran dan Modul Ajar.  Berdasarkan hal itu, maka sudah dapat dipastikan layanan pembelajaran untuk setiap siswa akan berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari karakteristik peserta didik.

Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu Profil Pelajar Pancasila pada ranah pembelajaran secara umum diharapkan dapat mengembangkan skill sekaligus sikap dan karakter siswa. Maka format pembelajaran yang dilaksanakan sangat bervariasi, sesuai dengan kebutuhan siswa, guru dan sekolah. Pelayanan pendidikan dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan secara spesifik melalui model Project Penguatan Karakter, pendekatan tematik termasuk tematik integratif, pendekan pembelajaran berbasis mata pelajaran, dan pendekatan pembelajaran lintas mata pelajaran. Rancangan pembelajaran yang disusun oleh guru yang dalam hal ini diistilahkan dengan modul ajar secara lebih leluasa dengan menyesuaikan terhadap karakteristik siswa.

Secara pedagogis pendekatan diferensiasi dalam konteks pembelajaran lebih memungkinkan pembentukan struktur konsep siswa menjadi lebih konstruktif. Konsep yang dibangun  peserta didik melalui proses pembelajaran berdasarkan pemerolehan pengalaman  belajar yang lebih kontekstual, sehingga menghasilkan kebermaknaan belajar yang tinggi. Pada proses ini siswa lebih diarahkan kepada upaya menggali dan menemukan sendiri informasi yang diolah menggunakan nalar kritis sehingga  konsep yang dibangun menjadi berdasarkan urutan logika yang kuat. Proses berpikir seperti ini yang sangat diperlukan oleh generasi masa depan agar mereka dapat memecahkan permasalahan yang mungkin belum ada dan tidak pernah mereka pikirkan saat ini.

Aspek berikutnya yang menjadi penekanan dari proses belajar yang memberi ruang kepada siswa dan guru dalam berinteraksi dalam pembelajaran adalah  tindakan siswa setelah melalui proses berpikir tersebut. Tindakan yang diambil merupakan suatu reaksi sekaligus aksi pengambilan keputusan atas alur pikir logis yang berhasil tumbuh pada siswa. Pola pikir yang terbentuk saat terjadi adaptasi konsep baru sehingga menghasilkan struktur kosep baru pada kognisi siswa, masih dalam katagori gagasan atau ide. Ide dan gagasan sebagai hasil dari proses berpikir yang menghasilkan pola pikir tersebut, akan berdampak jika telah diaktualisasikan dalam bentuk tindakan. Tindakan tersebut dapat berupa penyampain gagasan dalam bentuk komunkasi atau tindakan psikomotorik.

Sikap merupakan cerminan dari terbangunnya struktur konsep  kognisi yang kuat dan mendalam karena proses pemerolehan pengalaman  yang berulang sehingga menghasilkan  perilaku yang berdampak baik bagi dirinya dan orang lain. Sikap merupakan pola pikir dan pola tindakan yang cenderung permanen yang terjadi karena proses pembiasaan, dan pemerolehan pengalaman yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Maka ketika seseorang telah menunjukkan sikap sebagai reaksi atas sesuatu, tindakan yang dilakukan yang berdampak pada diri dan orang lain, pola kecenderungannya akan bersifat  konsisten seperti itu. Sehingga proses pembentukan struktur konsep kognisi sebagai hasil dari proses belajar jangka panjang, baik melalui pemerolehan pengalaman, dan kegiatan pembiasaan  akan sangat sulit diubah.

Upaya mewujudkan pola pikir dan pola tindakan beserta sikap sesuai dengan tujuan pedidikan nasional yang tercermin dalam Profil Pelajar Pancasila adalah melalui proses pembelajaran yang konstruktif dan bermakna. Kebermaknaan belajar tercermin dari proses dan produk belajar, yang secara simultan dirasakan pada langkah pemerolehan pengalaman belajar sehingga menghasilkan produk belajar yang distimulasi melalui proses evaluasi dan refleksi yang merupakan proses belajar itu sendiri. Artinya, baik proses belajar, evaluasi dan refleksi tidak dapat dipisahkan dari proses belajar itu sendiri, sehingga siswa dalam proses belajar tidak menunggu lama untuk mendapatkan perbaikan atas keterlambatan belajar dan ketika evaluasi maupun refleksi siswa juga mendapatkan kesempatan belajar kembali.

Kurikulum pada hakekatnya adalah seperangkat perencanaan menyeluruh dalam mengupayakan  terbangunnya struktur kognisi, yang akan melahirkan tindakan, dan jika mengalami proses internalisasi secara mendalam akan melahirkan sikap yang bersifat permanen. Maka dari itu kurikulum nasional dapat dikatakan sebagai sebuah intervensi negara untuk membentuk sikap sesuai  yang diinginkan yaitu Profil Pelajar Pancasila, kepada peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Hal ini dilakukan karna negara yang memiliki tugas  dari rakyat yang berdaulat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan Pancasila.

1.4 LANDASAN YURIDIS

Hal yang menjadi landasarn yuridis atau hukum atas penyusunan Kurikulum Operasional Sekolah di SD Negeri 7 Subagan ini adalah sebagai  berikut:

  1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tenologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 963);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
  8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
  9. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesemen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anaka Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;
  10. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesemen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 009/H/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka.

Demikianlah landasan penyusunan kurikulum merdeka yang dapat dijadikan acuan sebelum melanjutkan untuk menyusun bagian lain dari struktur kurikulum merdeka.

Sumber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *