Judul guru naik pangkat, siswa naik tingkat, adalah cerminan hak dan kewajiban guru yang selaras. Artinya guru telah berbuat sesuatu untuk meningkatkan capaian belajar siswa, sehingga berhak mendapat haknya dalam pengembangan karir. Walaupun realitasnya masih abu-abu tetapi hal ini layak dijadikan acuan berpikir, sehingga proses dan hasil yang diharapkan tidak melenceng terlalu jauh. Pada ulasan di bawah ini penulis sedikt mengulas tentang pentingnya Pengembangan Keprofesian Berkalanjutan (PKB) dilaksanakan bagaimana seharusnya, bukan bagaimana adanya.

Bagaimana seharusnya guru naik pangkat?

Peningkatan kualitas manusia merupakan esensi dari tujuan kita bernegara. Hal ini sangat tegas dimuat dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, “…mencerdaskan kehidupan bangsa…”. Maka selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 yang mendukung visi dan misi presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkeperibadian melalui terciptanya Pelajar Indonesia yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman dan bertaqwa kepada TYME dan berakhlak mulia, bergotong-royong dan berkebhinekaan global. Penjabaran itu merupakan cerminan kualitas sumberdaya manusia yang sesuai dengan keperibadian bangsa, yang selanjutnya disebut Profil Pelajar Pancasila, (Direktorat Sekolah Dasar, 2021).

BACA JUGA

Pengembangan kualitas manusia menuju upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dijabarkan dalam visi Menteri Pendidikan, menempatkan guru dalam posisi sangat penting. Karena ujung tombak pelaksanaan pendidikan ada pada ranah pembelajaran dimana guru berada pada perjuangan di garis depan. Mewujudkan mutu pembelajaran yang baik menjadi kata kunci dalam upaya membentuk sumberdaya manusia yang baik. Fokusnya, guru yang mengajarnya berkualitas, akan melahirkan siswa atau pelajar yang bermutu.
Sesuai dengan taggar Kementerian Pendidikan yaitu mewujudkan pendidikan bermutu berdasarkan Profil Pelajar Pancasila, maka segenap upaya peningkatan mutu hendaknya beranjak dari titik yang sama. Peningkatan mutu pembelajaran hanya dapat dimulai dari guru untuk mengembangkan kompetensinya dalam melaksanakan pembelajaran. Salah satu strateginya yaitu melalui upaya bekerjasama dengan teman seprofesinya dalam mengembangkan keahliannya. Upaya tersebut selanjutnya diistilahkan dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Program PKB akan berhasil jika guru mampu mewujudkan kompetensi dan karakter siswa sesuai jenjangnya. Kompetensi dan karakter yang harus dikuasai siswa selaras dengan kebutuhan zamannya, yang hanya terwujud jika sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Maka upaya guru dalam meningkatkan kemampuannya dalam program PKB juga harus mencerminkan Profil Pelajar Pancasila.

Pemikiran di atas sebenarnya telah dicanangkan dalam Program PKB seperti termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Buku 4 Manyatakan bahwa:
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalismenya. Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah bagian penting dari proses pengembangan keprofesian guru yang merupakan tanggungjawab guru secara individu sebagai masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan harus mendukung kebutuhan individu dalam meningkatkan praktik keprofesian guru dan fokus pada pemenuhan dan pengembangan kompetensi guru untuk mendukung pengembangan karirnya. Kegiatan ini mencakup lain pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif, yang bertujuan untuk: 1) Pengembangan diri, untuk mencapai kompetensi dasar yang disyaratkan bagi profesi guru; 2) Pengembangan diri untuk pendalaman dan pemutakhiran pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kompetensinya sebagai guru; 3) Peningkatan keterampilan dan kemampuan guru untuk menghasilkan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; 4) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan yang menunjang pengembangan karirnya sebagai guru.

BACA JUGA

Peningkatan kualitas Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan berdasarka uraian di atas harus berpegang pada beberapa prinsip yaitu: 1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru’ 2) Kualitas pembelajaran; 3) Berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik; 4) Bertahap dan berkelanjutan. Berdasarkan prinsip bertahap dan berkelanjutan dari kegiatan PKB, maka perencanaan yang matang sangat diperlukan. Melalui perencanaan yang rinci maka akan menjamin proses PKB yang efeltif, efisien dan menyeluruh. Selain itu prinsip bertahap dan berkelanjutan justru mempermudah guru dalam menyelenggarakan PKB, dimana durasi pelaksanaan akan mnejadi lebih panjang.

Bagaimana proses itu dapat dicapai?

Berdasarkan pertimbangan kompleksitas pekerjaan guru, yang bukan hanya fokus pada Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, maka diperlukan panduan teknis untuk memberi kemudahan bagi guru dalam upaya melaksanakan PKB. Melalui kehadiran Panduan PKB Kabupaten Karangasem ini diharapkan:

  1. Guru dapat melaksanakan PKB berupa aksi nyata untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaarn yang berdampak pada pengembangan kecakapan sesuai Profil Pelajar Pancasila pada siswa
  2. Guru dapat melaksanakan PKB, melalui kegiatan berkolaborasi dan berbagi di komunitas belajar yuang bertujuan mengembangkan kecakapan sesuai Profil Pelajar Pancasila pada siswa
  3. Guru dapat melaksanakan PKB, berupa produk aksi nyata berdasarkan prinsip dan persyaratan karya yang mengikuti kaidah

Apa manfaat dari kegiatan itu?

Format kegiatan PKB yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan yang berorientasi permasalahan, kaidah karya pada komunitas belajar akan bermanfaat bagi:
1. Siswa

  • Menjadi subjek pelaksanaan kegiatan PKB dalam rangka peningkatan hasil belajarnya
  • Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan menuju student Weil Being
  • Memiliki karakter kecakapan hidup yang relevan dengan zaman

2. Guru

  • Mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya
  • Mampu meningkatkan wawasan kependidikan untuk mendukung tugas-tugasnya
  • Mahir dalam merancang dan melaksanakan PKB hingga menghasilkan produk
  • Mahir dalam mensikan produk karyanya
  • Mampu meningkatkan karirnya

3. Sekolah

  • Mampu meningkatkan mutu pengelolaan sekolah
  • Mampu meningkatkan upaya trobosan dalam upaya pemecahan masalah di sekolah
  • Mampu menjaga dan meningkatkan kinerja guru di sekolah

4. Pihak lain yang berkepentingan

  • Meningkatkan mutu dan karir pendidik bagi dinas pendidikan
  • Meningkatkan mutu output pendidikan bagi masyarakat
  • Mempercepat pencapaian pengembanan kualitas SDM secara menyeluruh

Apa dasar pelaksanaan kegiatan itu?

Dasar hukum Panduan Teknis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kabupaten Karangasem ini adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebagaimana telah diubah dalam Pertauran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru;
  7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun l999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
  10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
  15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
  17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *