Laporan Diklat SEAMEO QITEP In SCIENCE Hari Ke-II
Zoom Meeting SCS
Perkembangan Supervisi Pendidikan terjadi akibat dari perkembangan dunia pendidikan yang terus meningkat. Maka dari itu diperlukan pemahaman terbaru terkait supervisi pendidikan Pada paparan berikut ini, saya sajikan materi yang disampaikan oleh Bapak Prof. Dr Djam’an Satori, M.A. Beliau adalah narasumber pada program Science Classroom Supervision SEAQIS SEAMEO. Materi berikut akan membahas terkait materi tentang Perkembangan Supervisi Pendidikan yang akhirnya digolongkan menjadi:
- Professional Learning Community
- Education Quality Assurance (EQA)
- Public Accountability for Quality Education (PAQE)
Materi Perkembangan Supervisi Pendidikan ini bersumber dari buku belaiu yang berjudul “Supervisi dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang diterbitkan oleh AFABETA Bandung (2017).
Baca Juga
- SUPERVISI REFLEKSI PEMBELAJARAN MODEL SCS SEAQIS
- KETERAMPILAN PROSES SAINS
- HAKIKAT IPA
- SCIENCE CLASSROOM SUPERVISION
Pendahuluan
Dari berbagai sumber kajian (Wiles dan Lovell, 1975; Satori, 1989; Satori, 2010 ) perkembangan supervisi pendidikan dapat dikelompokkan dalam tahapan sebagai berikut : (1) Periode Inspeksi Teknis Administratif (Administrative Inspection), (2) Periode Manajemen Ilmiah (Scientific Management), (3) Periode hubungan antar manusia yang menekankan pada pertimbangan aspek kemanusiaan (Human Relation), dan (4) Periode supervisi (supervisi) pendidikan yang dipraktekan sebagai perilaku bimbingan profesional (Professional Support/Professional Guidance) , (5) Periode upaya menciptakan masyarakat pembelajar (Professional Learning Community), (6) Periode supervisi pendidikan sebagai penjaminan mutu (Quality Assurance), dan (7) Public Accountability for Quality Education. Penyebutan periode kelima, keenam, dan ketujuh dari sudut pengembangan pemikirannya sulit ditetapkan posisi waktunya, karena kajian Organisasi Pembelajar (Learning Organization) yang menjadi dasar Professional Learning Community berkembang sejalan dengan Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) yang menjadi esensi Manajemen Mutu (Quality Management). Demikian juga Public Accountability for Quality Education merupakan kepedulian masyarakat dan pemerintah untuk menyelenggarakan layanan pendidikan yang memenuhi kelayakan menurut pemerintah dan masyarakatnya.
Pola dasar hubungan Perilaku Supervisi dengan Perilaku Mengajar, Perilaku Belajar, dan Hasil Belajar yang tercermin dari Perkembangan Supervisi Pendidikan
Perkembangan Supervisi Pendidikan
Gagasan dan praktek supervisi sebagai bantuan profesional di Indonesia dikembangkan melalui pilot project di Kabupaten Cianjur Jawa Barat yang mendapat fasilitasi teknis dari British Council. Proyek tersebut berlangsung dari tahun 1980-1985 dengan nama “ Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Bimbingan Profesional bagi Guru-Guru”.
Dalam handout ringkas ini diuraikan tiga tahapan akhir perkembangan supervisi pendidikan yang dilakukan melalui “meta analysis”.
Professional Learning Community
Periode Supervisi sebagai Upaya Mewujudkan Guru-guru sebagai Komunitas Pembelajar Profesional menempatkan guru sebagai umat manusia dalam rangka memahami fenomena alam dan aspek-aspek kehidupan manusia semakin kompleks. Kemampuan tersebut sangat berkaitan dengan apresiasi terhadap hasil-hasil yang dicapai sampai saat ini dan penerapannya dalam memperbaiki kondisi kehidupan yang semakin kompleks. Kebutuhan untuk memahami fenomena empirik keseharian, mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan menemukan cara-cara mengatasinya dengan cara yang lebih baik merupakan realitas. Sebagai konsekuensinya, para karyawan yang ingin berprestasi dalam pekerjaannya harus memiliki kepekaan terhadap upaya untuk meningkatkan produktivitas kinerjanya. Mereka harus menemukan cara-cara baru untuk berkompetisi secara sehat. Inilah kondisi yang melahirkan kajian organisasi pembelajar (learning organization), yaitu sistem sosial di mana anggotanya menunjukkan sikap dinamis dan proaktif mengantisipasi peluang dan tantangan yang dihadapi dengan cara membangun kapasitas masing-masing dirinya untuk memiliki kemampuan lebih baik. Organisasi Pembelajar adalah organisasi yang anggota-anggotanya melakukan pembelajaran secara sungguh-sungguh secara perorangan maupun kolektif, dan selanjutnya merubah dirinya untuk mengumpulkan, mengolah, dan menggunakan pengetahuannya dengan lebih baik untuk kesuksesan organisasi. Dalam realitas kesehariannya, anggota mengesampingkan cara pikir lama, yaitu ditunjukkan dengan kata-kata “biasanya juga dengan cara seperti ini kita berhasil”. Sebaliknya, mereka belajar untuk saling terbuka, memahami cara kerja organisasi dengan benar, merumuskan/mengkaji ulang visi untuk lebih dipahami sambil menyusun perencanaan dan program, serta selalu berinteraksi untuk melakukan aksi dalam rangka pencapaian visi organisasi. Organisasi menjadi “hidup” yang dapat digambarkan sebagai organisasi yang terus-menerus mentransformasikan dirinya untuk lebih baik dalam mengelola knowledge (pengetahuan) dengan menggunakan technology (teknologi), people empowering (pemberdayaan individu), dan learning (pembelajaran) untuk beradaptasi dan sukses dalam menghadapi di lingkungan yang berubah.
Learning at work place merupakan kebutuhan nyata untuk meraih kesuksesan. Demikian pula tuntutan dalam organisasi pendidikan yang menempatkan business core-nya penyelenggaraan layanan pembelajaran bagi peserta didik. Guru-guru sebagai profesional dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugas profesionalnya. Inilah masa di mana guru-guru masuk pada era pengembangan profesi berkelanjutan. Dalam kondisi demikian, praktek supervisi pendidikan menciptakan kondisi dan memfasilitasi guru-guru bagi pertumbuhan profesional. Tugas utama supervisi pendidikan adalah mewujudkan komunitas pembelajar profesional (professional learning community, yang diidentifikasikan sebagai kelompok pengajar yang saling berbagi dan memeriksa praktik pengajaran mereka satu sama lain secara kritis, di mana di dalamnya terdapat unsur keberlanjutan (kontinuitas) refleksi, kolaborasi, keterbukaan, berorientasi pada terciptanya pembelajaran dan kemajuan atau adanya peningkatan dan pertumbuhan, serta beraktivitas bersama secara kolektif.
Education Quality Assurance (EQA)
Periode Supervisi Pendidikan sebagai penjaminan mutu pendidikan menempatkan didasari pemikiran yang didasarkan pada perlunya perlindungan terhadap mereka pemakai produk barang atau jasa pelayanan. Konsumen tidak boleh dirugikan dengan mendapatkan barang yang cacat, cepat rusak, atau tidak nyaman digunakan. Atau dalam hal pelayanan jasa, konsumen tidak mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan kepatutan pelayanan yang seharusnya diperoleh. Penjaminan mutu pendidikan adalah upaya untuk menyediakan layanan pembelajaran sedemikian rupa sehingga anak didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Penjaminan mutu pendidikan juga dilakukan untuk melindungi orang tua dan masyarakat dari penyelenggaraan pendidikan yang kurang bermutu sehingga merugikan investasi mereka. Demikian pula dunia kerja harus mendapatkan jaminan bahwa lembaga pendidikan menghasilkan lulusan yang memiliki spesifikasi kemampuan yang diperlukan, seperti disiplin, tanggung jawab, percaya diri, kreatif, serta spesifikasi kompetensi yang diperlukan. Bahkan penjaminan mutu pendidikan diperlukan oleh negara agar regenerasi warga negara dari waktu ke waktu menjadi lebih baik, dalam arti semakin memenuhi kepentingan-kepentingan negara sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.
Supervisi pendidikan dalam bentuk penjaminan mutu pendidikan pada dewasa ini merupakan kebutuhan penyelenggara pendidikan untuk membangun akuntabilitas publik. Menurut Undang-undang Dasar, Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional secara explisisit melalui akreditasi mengisyaratkan perlunya penjaminan mutu pendidikan. Kajian Supervisi Pendidikan sebagai Penjaminan Mutu Pendidikan dibahas secara komprehensif di bab-bab berikut dalam buku ini.
Public Accountability for Quality Education (PAQE)
Periode Supervisi Akuntabilitas Publik untuk Pendidikan yang Bermutu menempatkan upaya memahami fenomena kebutuhan masyarakat (public) untuk pendidikan yang bermutu. Implementasinya di Indonesia, ditunjukkan dengan adanya penyebutan “sekolah favorit”, yaitu sebutan untuk sekolah yang digandrungi oleh masyarakat/orang tua sebagai sekolah pilihan. Sekolah seperti ini dipandang oleh masyarakat/orang tua memenuhi harapan mereka akan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dewasa ini banyak sekolah-sekolah swasta yang menurut penilaian masyarakat/orang tua sebagai lembaga pendidikan yang memberikan jaminan mutu atau memenuhi harapan orang tua sebagai investasi anaknya masa depan. Gerakan akuntabilitas publik untuk pendidikan yang bermutu telah ditunjukkan di berbagai negara maju dengan fenomena adanya respon kebijakan pemerintahnya menyelenggarakan sekolah dengan sarana-prasarana yang baik, pembiayaan yang mencukupi, penyediaan guru-guru profesional, dan dukungan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Ciri utama akuntabilitas publik untuk pendidikan yang bermutu adalah munculnya kesadaran kuat dari masyarakat terhadap kehadiran lembaga pendidikan (persekolahan) yang baik memenuhi kepatutan dan kemartabatan layanan pendidikan. Kesadaran tersebut bukan saja direfleksikan pada tuntutan ketersediaan sarana dan prasarana yang layak, namun anggota masyarakat, khususnya orang tua, menyikapi mutu layanan pembelajaran dengan ketersediaan guru dengan jumlah dan kompetensi profesional yang handal. Masyarakat dalam kondisi harapan seperti ini, amat peduli pada ketersediaan layanan sekolah, seperti ketersediaan perpustakaan/sumber belajar, laboratorium, fasilitas olahraga, kantin/kafetaria dengan makanan sehat dan bergizi, toilet yang terpelihara nyaman, kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan kampus sekolah. Masyarakat dalam kondisi ini bahkan ingin mengetahui bagaimana fungsi layanan sekolah, seperti kondisi ruang kerja kepala sekolah, ruang kerja guru, ruang layanan bimbingan-konseling, dan layanan kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia. Akuntabilitas publik untuk pendidikan yang bermutu juga ditunjukan dalam fenomena implementasi kebijakan pemerintah yang secara nyata menyediakan layanan pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan yang ditetapkan.
Rangkuman dan Refleksi
Perkembangan supervisi (supervisi) pendidikan dapat dikelompokkan dalam tahapan sebagai berikut : (1) Periode Inspeksi Teknis Administratif, (2) Periode Manajemen Ilmiah, (3) Periode hubungan antar manusia yang menekankan pada pertimbangan aspek kemanusiaan, dan (4) Periode supervisi/supervisi pendidikan yang dipraktekan sebagai perilaku bimbingan profesional, (5) Periode upaya menciptakan masyarakat pembelajar profesional, (6) Periode supervisi pendidikan sebagai penjaminan mutu, dan (7) Periode Akuntabilitas Publik untuk Pendidikan yang Bermutu. Masing-masing tahapan perkembangan pemikiran tersebut bersifat kontinum, saling berkaitan, dan komplementer. Dalam handout ringkas ini hanya dikemukakan tahapan 3 periode terakhir.
Pada dewasa ini, sejalan dengan penguatan profesi guru sebagai jabatan profesional yang dilindungi undang-undang, upaya pembinaan profesional guru lebih mengutamakan kemampuan pengembangan mandiri, melalui praktek kolaborasi profesional di tingkat sekolah dan lokal. Praktek Lesson Study, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di sekolah dan MGMP wilayah, dan Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan cara dan wadah kegiatan untuk mengembangkan supervisi kolaboratif. Kondisi yang diperlukan adalah kematangan profesional pada guru yang ditunjukkan pada motivasi peningkatan diri sebagai pembelajaran reflektif dalam melaksanakan tugas mengajar. Esensi nilai-nilai yang mendasari praktek tersebut merupakan modal penting bagi penjaminan mutu pendidikan dengan business core mutu pembelajaran.
Info lengkap tentang SD Negeri 7 Subagan di sini
0 Comments