Pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada kondisi Pandemi Covid-19 belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini berdampak pada sekolah yang harus memberlakukan kurikulum sekolah dalam kondisi khusus. Maka dari itu diperlukan payung hukum yang dapat menjadi rujukan saat penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Berikut tata urutan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai landasan hukum pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Kondisi Khusus Tatanan Kehidupan Baru Pandemi Covid 19  adalah sebagai berikut:

Baca Juga

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN KURIKULUM

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN KURIKULUM PADA TATANAN KEHIDUPAN BARU

PRINSIP ARGUMENTASI NALAR PENYUSUNAN KURIKULUM 2021/2022

LANDASAN FILOSOFIS PENYUSUNAN KURIKULUM

  1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nokor 4301);
  2. Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bendana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
  6. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Kurikulum 2013 pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
  7. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dengan jumlah jam efektif di Sekolah/Madrasah
  9. Keputusan bersama antara Menteri Agama, Mentri Ketenagakerjaan dan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020 dan Nomor 4 Tahun 2020 tentang hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021
  10. Keputusan Bersama Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, Mentri Agama, Mentri Kesehatan dan Mentri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
  11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru
  12. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 003.1/15191/PK/BKD tanggal 3 Nopember 2020, Prihal Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2021
  13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Nomor 420/1636/BPTP/Disdikpora tentang Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2021/2022
  14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak Sekolah Dasar dan Menegah Pertama
  15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru
  16. Surat Edaran Bupati Karangasem, Nomor 37/SatgasCovid-19/2021, Tanggal 8 Maret 2021, Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Berbasis Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Karangasem
  17. Surat Edaran Bupati Nomor Karangasem Nomor 800/66/SatgasCovid19/2021 tentang Rekomendasi Pembelajaran Tatap Muka;
loading...

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *